Beranda Jurnalis Warga Krisis Pangan dan Bahaya Alih Fungsi Lahan Gambut

Krisis Pangan dan Bahaya Alih Fungsi Lahan Gambut

122
0
Kondisi lahan gambut yang rusak akibat kebakaran. (Foto: www.republika.co.id)

wartapriangan.com – MAYORITAS masyarakat berspekulasi bahwa pada masa mendatang kehidupan umat manusia akan terancam oleh krisis pangan serta krisis lainnya. Boleh jadi prediksi tersebut memiliki nilai keabsahan yang tinggi, karena didukung oleh realita bahwa saat ini laju pertumbuhan dan persebaran penduduk bersifat pesat, masif dan signifikan.

Terlebih pada masa rumit saat ini, akibat pandemi Covid-19 yang sulit untuk diprediksi mengenai “kapan wabah tersebut akan berakhir”. Dikutip dari cnnindonesia.com (2020) Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa “pemerintah bermaksud untuk membuka 900 ribu Ha lahan  sebagai area persawahan baru, 300 ribu Ha diantaranya merupakan lahan gambut.

Wacana tersebut nyatanya menuai protes dari kalangan pegiat lingkungan. Dengan rasionalisasi bahwa wacana dari kebijakan tersebut berpotensi kuat untuk merusak ekosistem serta menghancurkan lingkungan yang sejatinya perlu dirawat secara bersama.  

Dion dan Nautiyah melalui karyanya yang berjudul “Microbiology of Extreme Soils” (2008) mengungkapkan bahwa “tanah gambut berwarna hitam kecoklatan, terbentuk dalam kondisi asam, serta kondisi anaerobik lahan basah, gambut berisikan bahan organik yang sebagian terurai secara bebas dengan komposisi lebih dari 50% karbon, bahan terurai tersebut adalah lumut Sphagnum, batang, akar rumput sisa makanan hewan, serta sisa tanaman, buah, dan serbuk sari.

Faktanya gambut memiliki kemampuan dalam menyimpan air hingga 13 kali dari bobotnya, sehingga keberadaannya sangat penting dalam proses hidrologi. Gambut mampu mengandalikan banjir saat musim hujan serta berperan dalam mengeluarkan cadangan air saat musim kemarau panjang.

Lahan gambut juga memiliki kemampuan dalam menyimpan karbon dengan jumlah yang sangat besar. Karbon tersebut bisa tersimpan mulai dari permukaan hingga masuk ke dalam tanah.

Nyatanya luas lahan basah di bumi, sebagiannya merupakan lahan gambut, yang proporsinya mencapai 3% dari total luas daratan. Tentu lahan gambut memiliki kemampuan dalam menyimpan cadangan karbon yang besarnya mencapai 2 kali lipat dibanding semua hutan yang ada.

Perlu kita ketahui bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki 83% lahan gambut. Tentu sebagiannya terdapat di Indonesia, yang mayoritasnya tersebar melalui kepulauan Sumatera, Kalimantan, serta Papua.

Ketebalan lahan gambut di Indonesia mencapai 1-12 m, bahkan pada tempat tertentu mampu mencapai 20 m (Wetlands, 2016). Lahan gambut merupakan habitat bagi jenis-jenis flora dan fauna kelompok endemik. Kelompok tersebut adalah Jelutung Rawa (Dyera costulata), Meranti Rawa (Shorea pauciflora), Pulai Rawa (Aistonia pneumatophora) (Rizali dan Buchori, 2015).

Terdapat 35 spesies mamalia, 150 spesies burung, serta 34 spesies ikan bisa ditemukan di lahan gambut. Fakta tersebut menegaskan, begitu pentingnya fungsi dan manfaat lahan gambut di dunia ini. Tentu rencana pemerintah dalam membuat area pesawahan pada lahan gambut, sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.

Nyatanya proses pengeringan lahan gambut berpotensi untuk menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tentu peristiwa tersebut akan mengakibatkan berbagai kerugian, seperti pada bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial. Belum lagi dampak dari emisi karbon yang dihasilkan, menjadi menghambat kuat bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen internasionalnya, yaitu “target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030”.

Membuat area pesawahan baru dengan mengeringkan lahan gambut, tentunya tidak sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut, serta Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut, dalam mengembalikan fungsi lahan gambut yang rusak. Tentu idealnya strategi dan upaya menggunakan berupa pembasahan lahan yang telah kering, reboisasi, serta revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat yang terdampak oleh rusaknya lahan gambut terkait.

Pemerintah juga perlu mengatasi potensi krisis pangan di masa mendatang, dengan mengoptimalkan serta memanfaatkan lahan-lahan kritis (degraded land) untuk  keperluan dalam produksi pangan.  Faktanya masih banyak sawah yang belum memiliki sistem irigasi, sehingga pemerintah perlu mengatasi problematika klasik tersebut, karena peningkatan sistem irigasi pada lahan kritis mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian sebanyak 2 hingga 3 kali lipat.

Tidak bisa dimungkiri, bahwa pemanfaatan lahan kritis dilakukan secara kolektif serta berkelanjutan akan lebih produktif dan ekonomis dibanding mencetak sawah baru pada lahan gambut. Sehingga Pemerintah perlu memiliki ketegasan dalam menghentikan alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan-kawasan industri, perumahan serta gedung perkantoran.

Tidak lupa pemerintah pun perlu memberi dukungan kepada alternatif makanan pokok lain di Indonesia, seperti sagu, jagung, ubi jalar. Tentunya dukungan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan melestarikan kearifan lokal yang hidup dimasyarakat, serta menumbuhkan perekonomian yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, yaitu multikultur.

Tulisan milik Gagah Ridho Perdana , mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Wartapriangan.com.”

Editor: Agil Nanggala