Home Opini Pandangan Etis terhadap Omnibus Law

Pandangan Etis terhadap Omnibus Law

265
0
Mahasiswa Magister Akuntansi FEB UGM

Oleh: Iman Teguh. Mahasiswa Magister Akuntansi FEB UGM

Wartapriangan.com:Presiden memohon agar ini jangan dilama-lamain, jangan disulit-sulitin, karena sekali lagi ini untuk cipta lapangan kerja. Buruh memohon agar ini dibicarakan lagi, jangan ditutup-tutupi, karena mereka takut kehilangan lapangan kerja.”

Begitulah kiranya yang sedang terjadi pada Ibu Pertiwi saat ini. Presiden kita dalam periode kedua kepemimpinannya ini, mempunyai gagasan untuk meningkatkan ekosistem investasi. Omnibus law dinilai mampu menyediakan payung hukum yang efektif, karena memperbaiki regulasi yang selama ini tumpang-tindih dan menghambat laju ekosistem investasi.

Saat pemerintah bekerja keras untuk kesejahteraan rakyatnya, mengapa rakyatnya justru menyuarakan penolakan? Ya, hak-hak mereka yang selama ini diperjuangakan, kini justru merasa terancam. Berkaitan dengan hak, hanya perspektif etika yang mampu menjelaskannya.

Etika merupakan ilmu yang mempelajari standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Pada hakikatnya, standar moral berkaitan dengan persoalan yang kita anggap akan merugikan secara serius atau benar-benar akan menguntungkan manusia (Velasquez, 2014). Setiap hukum yang dianut di suatu negara harus mengacu kepada standar moral seluruh lapisan masyarakatnya (Putra, 2008).

Penilaian etika setidaknya mengacu pada empat perspektif utama (Velasquez, 2014). Perspektif yang pertama adalah Utilitarianisme. Dalam perspektif ini, “suatu tindakan dikatakan benar menurut sudut pandang etis jika dan hanya jika total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan alternatif lain”. Total utilitas yang paling besar disini ialah yang hasilnya bisa dinikmati semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut.

Tindakan pemerintah mengatasi regulasi yang tumpang-tindih lewat Omnibus Law sebetulnya efektif dan efisien. Biaya dan waktu yang dihabiskan untuk merubah beberapa undang-undang sekaligus bisa menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan merubah undang-undang secara parsial dalam waktu yang berbeda. Sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu RUU usulan DPR saja menghabiskan Rp.5,2 Miliar pada tahun 2012 (Ady, 2012).

Sebagai tambahannya, dengan biaya yang efisien maka pemerintah bisa melakukan penghematan keuangan negara yang digunakan untuk membuat atau merubah undang-undang. Dari sisi waktu maka dengan waktu yang relatif singkat, sebuah payung hukum yang terintegrasi ini bisa segera diimplementasikan untuk menunjang rencana pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kebijakan pembuatan Omnibus law dinilai etis menurut perspektif utilitarianisme.

Perspektif yang kedua adalah perspektif hak. Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu. Secara spesifik, sejak tahun 1948 United Nations mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948), yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, memilih pekerjaan,perlindungan dari pengangguran, memperoleh upah yang layak dan adil serta batasan kerja yang masuk akal. Dalam hal ini, suatu tindakan dikatakan benar menurut sudut pandang etis jika tindakan tersebut memenuhi hak-hak para buruh seperti yang telah disebutkan diatas.

Dalam perspektif hak, terdapat hak positif dan hak negatif. Dalam hal ini yang dimaksud hak positif adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendukung upaya para buruh mendapatkan hak-hak nya tersebut lewat implementasi Omnibus law. Setidaknya, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Omnibus law tersebut masih bisa dinilai benar dari sudut pandang hak negatif jika pemerintah tidak membatasi atau mengurangi hak-hak para buruh yang sejauh ini mereka dapatkan.

Penilaian etis dari perspektif hak lebih mendalam yaitu pada isi dari omnibus law tersebut, begitu juga perspektif keadilan. Perspektif hak dan keadilan memfokuskan penilaian pada isi dari omnibus law tersebut. Isi Draft omnibus law ketenagakerjaan dianggap menjadi pemicu kisruh dikalangan para buruh.

Akan tetapi, kisruh para buruh tersebut pada mulanya ditengarai Draft RUU yang belum resmi dipublikasikan di media, sehingga belum bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah karena masih dalam pengembangan. Setelah resmi dipublikasikan, saat ini status RUU Cipta Lapangan Kerja baru terdaftar didalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) urutan ke 205 dari 240 RUU lainnya (Prolegnas,2020). Salah satu tujuan Prolegnas adalah membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Keputusan DPR-RI, 2005).

Ketua Badan Legislasi DPR-RI juga menjanjkan adanya keterbukaan dalam pembahasan Omnibuslaw tersebut (Prasetyo, Andhika. 2020). Tidak ada yang salah dengan cara para buruh menyampaikan aspirasinya karena mereka memiliki hak untuk itu dan menuntut keadilan terhadap mereka. Hanya saja, masyarakat dihimbau agar lebih bijak dalam memilah informasi, pastikan Draft RUU tersebut telah resmi dipublikasikan oleh pemerintah. Masyarakat diharapkan agar jangan termakan isu publik yang tidak jelas kebenarannya.

Dalam keadaan seperti ini, pemerintah dituntut cepat tanggap dalam memberikan kejelasan mengenai isu yang tidak jelas namun tengah menyebar luas. Sebelum pada isinya, minimal bisa memberikan keterangan yang jelas bahwa Draft RUU tersebut belum resmi dipublikasikan. Setelah itu, baru ditambah dengan pemberian kesempatan publik yang seluas-luasnya untuk ikut membahas RUU tersebut lewat serikat pekerja dengan DPR.

Jauh lebih bagus lagi bisa meluruskani apa yang para buruh khawatirkan seperti yang dilakukan Fadjroel Rachman (Staf Khusus Presiden bidang komunikasi) beberapa waktu lalu (Prasetyo, Andhika. 2020). Hal ini jelas merupakan sesuatu tindakan pemerintah yang dapat dikatakan benar dari sudut pandang etis menurut perspektif etika memberi perhatian.

Dengan demikian, hak dan keadilan para buruh bisa terselamatkan. Dengan mempertahankan bahkan mendukung hak dan keadilan para buruh, maka RUU Omnibus law ketenagakerjaan bisa dikatakan benar dari sudut pandang etis mulai dari tujuan hingga isi yang dimuat dalam RUU tersebut. Mari kita ikuti seluruh proses perkembangan Omnibus law tersebut dengan bijak agar terciptanya keselarasan dalam peningkatan ekosistem investasi tanpa mengurangi hak dan keadilan para buruh.

Penulis: Iman Teguh. Mahasiswa Magister Akuntansi FEB UGM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here