Home Sorot Tenaga Honorer Riwayatmu Kini

Tenaga Honorer Riwayatmu Kini

161
0

SOROT, wartapriangan.com: Pemerintah berencana akan menghapus status pegawai tenaga honorer diberbagai instansi. Sehingga dipastikan tenaga honorer akan tidak ada dalam setiap nomenklatur kepegawaian.

Jelas hal tersebut menyusul adanya kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI dan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dalam rapat digedung parlemen beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Meskipun pelaksanaannya tidak secara serentak dipastikan tidak ada lagi status pegawai di luar dari yang telah diatur dalam regulasi peraturan perundangan.

Bagaimana nasib tenaga honorer di Jawa Barat?

Sebanyak 36 ribu tenaga honorer yang tercatat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat. Tenaga honorer tersebut didominasi dari kategori guru.

Dilansir dari rri.co.id Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan BKD Jawa Barat, Tulus mengungkapkan sejauh ini pemerintah telah melakukan evaluasi tata kelola kepegawaian.

Maka, kata dia tenaga honorer untuk bisa mempersiapkan ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dalam peraturan tidak ada lagi namanya tenaga honorer. Tapi mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK,” terang Tulus, pada sejumlah awak media, Kamis (23/01/2020).

Reaktif Tenaga Honorer

Rencana penghapusan tenaga honorer mengundang reaktif dari sejumlah tenaga honorer terutama guru. Bagi mereka kejelasan regulasi sangatlah dibutuhkan.

“Apabila memang akan dihapus, untuk Jawa Barat kami harap tidak dihapus. Bayangkan saja ribuan tenaga honorer akan bagaimana nasibnya,” terang AKD salah satu guru yang enggan disebutkan nama lengkapnya pada wartapriangan.com, Sabtu (25/01/2020).

Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak yang sama. Baik dari pendidikan, kesehatan serta pelayanan lainya termasuk jaminan ketenagakerjaan.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga sangatlah perlu memperhatikan dampak baik dan buruknya langkah kebijakan yang akan diambil,” katanya.

Seperti diketahui Wakil Komisi II DPR RI, Arif Wibowo menegaskan menurut UU No 5  tahun 2014 bahwasannya dalam peraturan perundang tersebut hanya mengakui status kepegawaian secara nasional yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Dia menilai bahwa tata kelola kepegawaian nasional belum baik dan perlu dilakukan pembenahan secara periodik dan bertahap. (Dayat/WP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here