Home Opini Wacana Tiga Periode, Perlukah?

Wacana Tiga Periode, Perlukah?

169
0

OPINI, wartapriangan.com: Demokrasi selalu diawali oleh wacana, entah apakah wacana tersebut berhasil menjadi produk hukum atau hanya ide semata. Faktanya wacana menambah batas kekuasaan Presiden menjadi tiga periode, sukses menimbulkan berbagai reaksi dari tokoh maupun masyarakat Indonesia. Mayoritas dari mereka menolak, karena dengan menambah batas kekuasaan Presiden, akan menghambat kaderisasi kepemimpinan dalam sebuah negara, bahkan berpotensi melahirkan negara otoriter.

Melawan Semangat Reformasi

Terpatri dalam catatan sejarah bangsa, bahwa membatasi masa jabatan Presiden menjadi dua periode merupakan tuntutan dari reformasi, karena adagium l’etat c’est moi (Negara adalah saya) terlihat jelas dari pemerintahan orde lama dan orde baru. Sebagai bangsa modern, tentu Indonesia harus konsisten terhadap konstitusi yang mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat Indonesia, penguasa sebagai pengemban amanah rakyat, setidaknya kajilah wacana tersebut secara komprehensif, ditakutkan apabila berhasil menjadi konstitusi, maka berpeluang membelenggu negara dalam krisis multidimensional.

Negara yang tidak membatasi kekuasaan penguasanya selalu diakhiri dengan kudeta serta konflik berdarah. Itulah fakta yang terjadi dalam belahan dunia mana pun, negara yang menganut paham monarki saja, keluarga kerajaan sudah tidak terlibat dalam pemerintahan, sehingga legitimasi siapa yang berhak mengelola pemerintahan, diserahkan pada proses pemilu. Diprioritaskannya HAM serta tuntutan perkembangan zaman, mewajibkan setiap negara di dunia, menjadi negara modern, guna menghilangkan kesewenang-wenangan serta setiap individu memiliki hak yang sama dalam berdemokrasi.

Indonesia harusnya belajar dari konflik masa lalu, memperlama masa jabatan seseorang untuk berkuasa minim nilai maslahatnya, bahkan lebih banyak nilai mudaratnya. Sifat alamiah manusia adalah nyaman dengan kekuasaan, bayangkan apa yang terjadi jika kekuasaan tidak dibatasi. Konflik sturuktural yang menimbulkan korban jiwa menjelang jatuhnya orde baru, menjadi catatan kelam sejarah bangsa ini, serta seharusnya menjadi argumen logis, untuk tidak mengeluarkan wacana yang jelas akan menghambat Indonesia menjadi negara demokrasi yang maju.

Atas perannya sebagai pengemban amanah dari rakyat, pemerintah haruslah mendengar suara rakyat, terutama mengenai masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Termaktub jelas dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka janganlah negara memantik kembali peristiwa yang berpotensi menumpahkan darah Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here