Home Bandung Raya Dewan Guru Besar UPI dan Komisi X DPR RI Gelar Diskusi Refleksi...

Dewan Guru Besar UPI dan Komisi X DPR RI Gelar Diskusi Refleksi Akhir Tahun Bidang Pendidikan

184
0

UPI, Bandung – Jabar: Selama kurun watu satu tahun terakhir ini, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kebijakan pemerintah. Mulai dari kebijakan politik, hukum, sosial, juga pendidikan. Hadirnya sosok muda bernama Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, tak lepas dari sorotan dan perdebatan publik. Ada optimisme, ada pula pesimisme menyelimuti berbagai kebijakan mengenai masa depan pendidikan Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengadakan Diskusi Refleksi Ahir Tahun Bidang Pendidikan. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UPI ini mengangkat tema “Desain Pendidikan Nasional untuk SDM Unggul Indonesia Maju” yang dilaksanakan di Auditorium FPEB UPI, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Selasa (17/12/2019).

Diskusi tersebut di moderatori langsung oleh Ketua Dewan Guru Besar UPI, Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si. Beliau mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk menengok kembali kondisi pendidikan Indonesia dalam satu tahun terakhir. Hadir pula ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dan Rektor UPI, Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si sebagai pembicara pada acara diskusi tersebut.

Dalam paparannya, Syaiful Huda yang merupakan ketua komisi X DPR RI banyak membahas tentang kondisi pendidikan khususnya kualitas guru saat ini. Dia mengatakan bahwa LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas maupun potensi guru. Namun kondisinya, saat ini LPTK masih belum diberi peran yang maksimal.

“Kualitas guru dan potensi guru baru bisa maksimal kalau LPTK diperankan dengan maksimal”.

Selain LPTK, menurutnya peran pemerintah daerah sebagai penanggung jawab kualitas pendidikan di daerahnya belum berjalan maksimal. Penggunaan APBD yang seharusnya dianggaarkan 20 persen untuk biaya pendidikan belum tercapai dengan baik. Ia menyarankan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Nadiem Makarim untuk mengambil alih kordinasi pendidikan oleh pusat. Perubahan wewenang dari dinas pendidikan daerah kepada sepenuhnya wewenang pusat akan terlaksana pada tahun 2021.

“Setelah kita cek, APBD itu (yang digunakan untuk pendidikan) belum mencapai 20 persen, rata-rata paling tinggi 9 persen. Mas Nadiem harus mengambil alih fungsi kordinasi dari dana yang di daerah, kalau nggak, nggak akan jadi apa-apa. Makanya harus ada kebijakan itu dipusatkan”.

Syaiful Huda menuturkan, Omnibus Law juga menjadi prioritas anggota legislatif saat ini. Amburadulnya undang-undang nasional disebabkan oleh terlalu banyaknya undang-undang di setiap tingkat tata aturan perundang-undangan yang isinya sama bahkan bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) juga perlu untuk direvisi kembali. 

“Sisdiknas ini maunya kita menjadi platform bagi semua pihak, nanti undang-undang guru dan dosen mau kita masukan disitu, undang-undang pendidikan tinggi nanti akan kita masukan di revisi sisdiknas. Jadi ini akan jadi undang-undang babon, undang-undang inti yang akan memayungi semua dunia pendidikan. Itu yang kita sebut dengan Omnibus Law”, tegasnya.

Peningkatan Mutu Guru

Senada dengan Syaiful Huda, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si., membenarkan LPTK yang kurang diberi peran yang maksimal. Dia juga mengatakan masih banyaknya kebutuhan guru yang tidak terpenuhi.

“Memang tidak ada dirjen yang mengurus LPTK, seperti LPTK ini tidak terdengar dan terurus. Dari total guru sekitar 3 juta hanya 1,48 juta saja yang PNS sisanya guru yayasan atau guru tidak tetap padahal ada 988 ribu kekosongan guru”.

Menurutnya, Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan bagian dari penyaringan akhir dalam peningkatan mutu guru yang berkualitas. Dari sekitar 9000 pendaftar, 3000 yang mengikuti pendidikan, hanya 1150 an yang diterima. Mulai tahun 2020, UPI akan melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan.

Namun, Asep juga mengingatkan bahwa PPG bukan akhir dari peningkatan mutu guru. Seorang guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik bukan berarti sudah tidak perlu meningkatkan mutu.

“Guru yang tersertifikasi bukan sudah selesai, mereka harus mengikuti continous developement, monitoring yang berkelanjutan agar terjaganya mutu dan kualitas guru”, pungkasnya. (Redaksi/WP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here