Berkas Perkara Tersangka Pungutan Dana BOS Dilimpahkan ke Kejari Tasikmalaya

0 248

wartapriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Berkas perkara tersangka dugaan pemungutan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Se -Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya,
yang dilakukan AG, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Berkas oknum Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) ini dinyatakan lengkap atau p-21, setelah Polisi melengkapi hasil penyidikan dan melengkapi berkas hampir satu tahun.

Dengan didampingi kuasa hukumnya, AG mengikuti proses pelimpahan menuju Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya sebelum menjalani persidangan.

Selain melimpahkan tersangka AG Polisi juga menyerahkan berkas dan sejumlah barang bukti.

Ditemui di Kantor Polisi Kuasa Hukum AG Bambang Lesmana mengatakan, pihaknya mendampingi AG dalam proses pelimpahan ini

“Nanti akan sampaikan AG dalam persidangan, fakta fakta lain soal kasus ini. Nanti saya juga akan ungkap temuan lain. Sekarang fokus pelimpahan dulu ini” ucap, pengacara tersangka AG di kantor Polisi.

Sementara itu Kapolres Kabupaten Tasikmalaya AKBP Doni Eka Putra menerangkan, pelaku merupakan PNS sekaligus Ketua (K3S) Kecamatan Salawu, terbukti ingin menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang.

“Untuk tindak pidana korupsi dana BOS, sudah kita P-21-kan. Penyidikannya sudah lengkap, tersangka AG terbukti menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri,” kata AKBP Dony.

Kapolres menambahkan, adapun modus operandi tersangka AG ini, melakukan pungutan liar dengan cara mewajibkan SD se-Kecamatan Salawu untuk membeli barang-barang kebutuhan sekolah menggunakan dana BOS lewat pelaku. 

“Dari 40 item barang yang diwajibkan untuk dibeli oleh pihak sekolah, ada 38 item yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Tidak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 1 Tahun 2018. Sedangkan dua item lagi sesuai,”Imbuh Doni, Kamis (10/10/2019).

Kini Polisi menetapkan AG sebagai tersangka karena kedapatan membawa barang bukti berupa uang tunai di dalam tas senilai Rp 145.854.000.

Sedangkan untuk sisa uang tunai sebesar Rp 690.581.000 yang juga hasil penyalahgunaan dana BOS disimpan di Kantor UPT Pendidikan Salawu.

Berdasarkan penghitungan auditor dari Inspektorat, kerugian keuangan negara dari kasus pungutan dana BOS ini hanya sebesar Rp 50.429.075.

Menurutnya, nominal kerugian negara ini bisa saja bertambah angkanya, baik nanti saat di persidangan atau kejaksaan.

Adapun pasal yang dikenakan terhadap tersangkat, ungkap dia, adalah pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka terancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 Miliar,” pungkasnya. (Andri Ahmad Fauzi/WP)

(Total dibaca 205 kali. Dibaca hari ini 1 kali)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan