Pelantikan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Diwarnai Unjuk Rasa Mahasiswa

0 106

wartapriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari berbagai elemen seperti HMI dan PMII Kota Tasikmalaya, di dua tempat berbeda Selasa (03/08/2019).

Dari pantauan Warta Priangan, di pertigaan Indihiang-RE Martadinata-Djuanda (Simpang Jati), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, berunjuk rasa.

Sementara, di kawasan Indhiang-RE Martadinata arah ke SMA Pasundan, terjadi aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya.

Massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan Petugas Kepolisian. Mereka menuntut dewan terpilih meningkatkan pengawasan sehingga mampu mencegah tindak korupsi di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa berawal massa gabungan mahasiswa PMII dan HMI, yang berusaha masuk dari dua arah ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya, yang sedang berlangsung pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya.

Massa yang tidak terima di halangi petugas, secara bersamaan merangsak masuk dan berusaha menembus barikade petugas, sehingga aksi saling dorong tak terelakan, bahkan sempat terjadi kericuhan selama beberapa menit.

Massa aksi PMII menuntut dewan terpilih untuk menegakan repformasi birokrasi di tubuh DPRD dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuat perda ketenagakerjaan.

Sementara massa HMI mendesak dewan terpilih untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga tindak korupsi tidak menjamur di pemerintah Kota Tasikmalaya.

Termasuk pengawasan terhadap Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, yang kini berstatus tersangka kasus suap oleh KPK.

“Pembangunan tatakota yang dijanjikan walikota, malah kini walikotanya berstatus tersangka oleh KPK. Terlepas bagaimana kelanjutan kasusnya namun walikota telah mencederai rakyat tasikmalaya. Ini akibat lemahnya pengawasan dewan bahkan terkesan terjadi pembiaran,” ujar Ahmad Fauzi, Korlap Aksi HMI.

Ditempat yang sama Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang lama, Agus Wahyudin menuturkan, pihakanya mengakui adanya kelemahan dan sisi pengawasan.

Namun menurutnya, terkait harus mundurnya walikota itu bukan kewenangan pihak dewan.

“Mundur dan tidaknya walikota, kembali pada undang undang memang diakui kelemahan kelemahan dari dewan itu ada namun kelebihan nya pun tentu ada,” kata Agus Wahyudin.

Setelah bertemu dengan perwakilam DPRD Kota Tasikmalaya, ketegangan berakhir dan masa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. (Andri Ahmad Fauzi/WP)

(Total dibaca 82 kali. Dibaca hari ini 1 kali)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan