Pajak Bumi dan Bangunan Jadi Momok Menakutkan Bagi Perangkat Desa di Pangandaran?

0 1.277

wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pangandaran sampai 12 Agustus 2019 baru sekitar 63 persen terlunasi. Padahal, batas akhir pembayaran PBB jatuh di akhir September mendatang. 

Kondisi tersebut dipicu sulitnya menarik PBB dari sebagian warga sebagai wajib pajak. Bahkan, kerap untuk memenuhi target pelunasan PBB, para perangkat desa,  harus menutupinya dengan uang panghasilan tetap (siltap) . 

Bagi wilayah desa yang jumlah penduduknya sedikit, tentu tidak menjadi persoalan serius. Tapi bagi desa dengan jumlah penduduk besar, penarikan PBB menjadi persoalan pelik setiap tahun. 

Dari berbagai informasi dari beberapa desa melalui para perangkat desa yang tidak berkenan disebut namanya, menarik PBB menjadi beban berat bagi mereka. “Uang apa saja kita masukkan dulu untuk nutup PBB. Bahkan dari penghasilan perangkat,” kata salah satu perangkat desa. 

Hal senada terucap sama kalau membicarakan PBB terhadap para perangkat desa yang kerap ngos-ngosan untuk mengejar para wajib pajak dan target pelunasan pajak.

Pjs. Kepala Desa Karangjaladri Yanto Irawan bahkan menegaskan tugas menarik PBB menjadi momok menakutkan bagi perangkat desa.

Menurut Yanto, sebenarnya kesadaran warganya dalam membayar pajak sudah baik. Kesulitannya justru para wajib pajak yang ada diluar wilayah Desa.

“Banyak wajib pajak yang ada di luar Desa sulit dihubungi dan alamatnya tidak jelas. Kalaupun ada kontaknya mereka tidak pernah tepat waktu. Disuruh transfer pun tidak mau,” ungkapnya, Rabu (21/8/2019).

Padahal tanah mereka luas-luas. Bahkan kata Yanto, satu wajib pajak saja ada yang tunggakannya mencapai Rp. 5 juta.

“Saat ini, untuk Desa Karangjaladri dari target PPB sebesar Rp. 105.845.539,- baru terealisasi sebesar Rp. 34.215.424,- atau 32,33 persen,” terangnya.

Meskipun demikian dengan sisa waktu yang tinggal satu bulan lebih, Dirinya masih optimis target 100 persen dapat tercapai.

Yanto pun menjelaskan untuk menarik PBB pihaknya mengunakan Kepala Dusun dan Ketua RT. Hal ini untuk meminimalisir penyimpangan uang yang dibayarkan wajib pajak.

“Ini penting untuk kontrol, untuk saling mengawasi. Jadi Kepala desa dapat mengecek ke tiap RT dan kepala dusun, jumlah uang yang telah dibayar para wajib agar sinkron,” tandasnya.

Untuk diketahui, Hingga 12 Agustus 2019, tercatat baru 7 desa dari total 93 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang sudah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019.

Jumlah tersebut dianggap masih sangat sedikit dan belum sesuai harapan, karena dari target Rp. 16 miliar PBB yang masuk baru mencapai 63 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pangandaran, Hendar Suhendar menyampaikan, tujuh desa yang sudah melunasi pembayaran PBB diantaranya Desa Kertayasa, Kondangjajar, Margacinta, Parakanmanggu, Bojongsari, Cimindi dan Pagerbumi

“Desa yang sudah melunasi pembayaran PBB bisa menjadi contoh desa lainnya. Bagi desa yang belum lunas maka segera lakukan penarikan pajak dan lunasi kewajiban pajak,” ujarnya, Selasa (20/8/2019)

Hendar berharap, kepala desa dan camat yang belum melunasi kewajibannya diminta untuk lebih aktif. Pasalnya jika sampai lewat 30 September 2019 belum juga membayar PBB, akan terkena denda.

“Pendapatan PBB merupakan sumber utama untuk pembangunan di desa melalui bankeu, bagi hasil dan ADD,” jelasnya.

Hendar menegaskan, jika pembayaran PBB lancar dan maksimal, maka pencairan hak-hak desa pun lancar. Namun sebaliknya jika tersendat, maka akan menghambat pembangunan di desa. (IM/WP001)

(Total dibaca 904 kali. Dibaca hari ini 1 kali)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan