Penyedia BPNT Akan Diambil Alih Bulog, BMI Pangandaran Angkat Bicara

0 184

wartapriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Terkait surat Imbauan dan Intruksi dari Kemensos RI terkait rencana Penyedia Bantuan Pangan Non Tunai akan diambil alih Oleh Perum Bulog per September 2019, mendapat tanggapan beberapa pihak.

Salahsatu tanggapan datang dari Ketua DPC BMI Kab. Pangandaran, Wahyu Hidayat. Dia mengatakan, bahwa intruksi tersebut masih belum didasari dengan Dasar Hukum yang jelas, karena belum ada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis nya.

Selain itu wahyu menjelaskan, dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar.

Serta selain itu, kata Wahyu, dalam Pedomam Umum BPNT tata cara penyalurannya mengacu pada beberapa prinsip umum yaitu mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan, juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan prefensi yang telah ditetapkan dalam program ini.

Serta mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

“Dalam aturan tersebut kan sudah jelas aturan mainnya seperti apa dan jika nanti di ambil alih oleh BULOG maka masyarakat dipaksa untuk menerima dengan Kualitas Beras Premium jika Pelaksaannya seperti telah dipaparkan Sekda Pangandaran, diberbagai media,” ujarnya.

Sedangkan dalam aturannya, masyarakat dibebaskan untuk memilih kualitas beras, selain itu jika dengan beras Bulog, tidak ada pemberdayaan beras lokal.

“Apakah yakin nanti bulog mau menampung beras masyarakat atau hanya menghabiskan stok beras yang menumpuk di Gudang Bulog?” ungkap Wahyu.

Maka lanjutnya, semua harus duduk bersama terlebih dahulu, jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korbannya. Karena selain program sosial program ini ada segi sisi ekonomisnya, untuk mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan.

Wahyu meminta, lebih baik pemerintah daerah fokus memperbaiki pembaruan data warga miskin yang ada di Kabupaten Pangandaran, agar data yang sudah ada di BDT tepat sasaran.

Selain itu, kata Wahyu, pemerintah harus lebih aktif dalam pengawasan penyaluran beras karena di lapangan masih ada aduan KPM yang menerima beras belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

“Supaya pelayanan BPNT ini benar benar tepat sasaran dan tidak disalah gunakan oleh segelintik kelompok untuk memperkaya diri,” pungkasnya. (IM/WP001)

(Total dibaca 168 kali. Dibaca hari ini 1 kali)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan