Rencana Penataan Alun-alun Cisaga Ditentang Warga, Ini Penyebabnya!

0 96

wartapriangan.com, BERITA CIAMIS. Rencana penataan Alun-alun Cisaga Kabupaten Ciamis, tidak berjalan mulus. Berbagai penolakan muncul atas rencana tersebut. Bahkan BPD dan Karang Taruna Desa Mekar Mukti secara tegas menyampaikan keberatan.

Ketua BPD Mekarmukti, Ujang Supena mengatakan, dapat memahami niat baik pemerintah untuk melakukan penataan Taman Alun-alun Cisaga, agar terlihat indah dan nyaman dan nantinya dapat dijadikan salah satu ikon Kecamatan Cisaga yang berbatasan langsung dengan kota Banjar.

Namun ujarnya, hendaklah dipikirkan bersama bahwa yang akan di tata itu adalah lapang serba guna dan satu-satunya aset yang dimiliki Desa Mekarmukti.

“Keberadaan lapang tersebut sebagai wahana interaksi masyarakat yang berfungsi sebagai lapangan olah raga dan tempat upacara bahkan menjadi sumber pendapatan untuk desa saat lapang tersebut jadi tempat hiburan pasar malam,” kata Ujang.

Hal senada juga disuarakan Ketua Karang Taruna Desa Mekarmukti, Ari Ibro. Dia menegaskan Karang Taruna menolak untuk dilakukan penataan terhadap Alun-alun Cisaga, karena lahan tersebut milik desa.

“Jangan paksa kami untuk memberikan fasilitas yang kami miliki untuk dijadikan ikon Kota Kecamatan Cisaga. Kami hanya memiliki lapang alun alun sebagai aset desa kami,” tegasnya.

Aset itulah yang mampu memberikan pendapatan dan pemasukan kepada desa, sebagai sarana olah raga dan aktifitas masyarakat.

“Jika lapang tersebut di tata dan di rubah jadi taman kota akan di mana anak anak kami berolahraga, melakukan upacara dan aktifitas lainnya, jika lapang di sulap jadi taman,” jelas Ari.

Ari menegaskan, akan tetap menolak penataan Alun-alun Cisaga menjadi taman kota sebelum lapang yang kami miliki di ganti.

“Silahkan bangun Alun-alun Cisaga kalau lapang yang jadi aset desa kami sudah ada gantinya,” tandasnya

Sementara dalam rapat terbuka di aula PUPR Ciamis, Senin (21/07/2019), Kepala Dinas PUPR H.Oman menjelaskan, penataan Alun-alun Cisaga dan Cimaragas semata-mata untuk mewujudkan program pemerintah terkait penataan ruang terbuka hijau (RTH) setidaknya 30% dari wilayah kota.

“Pemerintah hanya ingin menata daerah daerah tertentu yang tepat untuk di jadikan ruang terbuka hijau, sehingga asas manfatnya dari penataan tersebut bisa di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Oman.

Lanjut Oman, pemerintah daerah melakukan penataan ruang terbuka hijau bukan untuk mengambil alih aset. Jika sudah selesai ditata, nantinya akan di serahkan ke desa dalam pengelolaannya.

Rencana itupun bisa diwujudkan, jika desa bersedia memberikan lahan atau tempat untuk di jadikan ruang terbuka hijau,” katanya. (Kus/WP003)

(Total dibaca 72 kali. Dibaca hari ini 1 kali)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan