Buntut Kasus Korupsi Kades, Salasatu TPK Ikut Ditahan Kejari Tasikmalaya

0 301

wartapriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pasca penahan Kepala Desa berinisial UDA, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, kembali melakukan penangkapan salasatu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening Kecamatan Sukahening berinisial FG pada Kamis (27/6/2019).

Saat keluar dari ruang penyidikan Kejari Kabupaten Tasikmalaya, FG yang mengenakan kemaja putih dibalut rompi merah hanya bisa tertunduk malu.

FG langsung memasuki mobil tahanan dengan pengawalan penyidik dan petugas keamanan, untuk selanjutkan dititipan Ke Lapas kelas IIB Tasikmalaya.

Sebelumnya FG sudah tiga kali mangkir dari pemanggilan penyidik Kejaksaan.

FG ditahan karena tersangkut kasus dugaan korupsi berupa ketidaksesuaian pekerjaan proyek Tembok Penahan Tebing (TPT) dengan standarisasi mutu dan pemotongan Bantuan Keuangan (Bankeu) berupa aspirasi dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebesar 30 persen.

Dalam siaran Persnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani mengatakan, pihaknya langsung melakukan penahanan kepada FG setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (25/6/2019) lalu.

“Benar kami melakukan penahanan terhadap tersangka FG dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Desa Sukahening.” ujarnya.

Sri menambahlan, perkara korupsi FG berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga ada kekurangan mutu pekerjaan dan merugikan keuangan negaran sebesar Rp. 472.427.654.

“Kami Sudah melakukan tiga kali pemanggilan terhadap FG dan tidak datang, langsung ditetapkan status tersangka pada hari Selasa kemarin. Hri ini dia datang dan langsung dilapangan penahanan, ” tambah Sri.

Disinggung keterlibatan FG dalam dugaan pemotangan 30 persen Bantuan Keuangan (Bankeu) yang didapatkan pemerintah Desa Sukahening dari APBD 2017, Sri mengatakan dari hasil pemeriksaan, FG membantah melakukan pemotongan dan tidak menerimanya dari Kepala Desa berisinial UD yang sudah dilakukan penahanan terlebih dulu pada Selasa (25/6/2019) lalu.

“Jadi kita belum bisa memastikan aliran dana potongan Bankeu itu, karena FG tidak mengakui menerima dari Kepala Desa. Padahal Kepala Desa mengakui memberikannya kepada FG. Tapi kita akan dalami itu,” pungkas Sri. (AAF/WP03)

(Total dibaca 246 kali. Dibaca hari ini 1 kali)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan