Sejumlah Pihak di Tasikmalaya Serukan Tolak Kerusuhan di Sidang Sengketa Pilpres

0 113

wartapriangan.com, BERITA TASIKMALAYA – Sejumlah pihak mengecam keras pihak-pihak yang berniat membuat kerusuhan di Indonesia, khususnya menjelang sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden 2019.

Berbagai elemen masyarakat di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat meminta semua pihak yang terlibat dalam Pilpres, menghormati dan menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilu.

Sidang perdana gugatan Pilpres oleh kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, akan digelar pada 14 Juni 2019 mendatang. Dijadwalkan, MK akan memutus sengketa tersebut pada 28 Juni 2019.

Menanggapi hal ini, Tokoh Masyarakat Kota Tasikmalaya KH Maman Surahman mengajak masyarakat, khusus umat muslim agar tenang, tentram dan damai dalam menyikapi jalannya persidangan di MK.

“Dengan berjalanya tahapan-tahapan Pilpres dan Pileg yang belum selesai, dengan adanya gugatan Ke Mahkamah Kontitusi, tentu ini merupakan perjalanan Demokrasi yang perlu kita hormati. Oleh sebab itu mari kita sukseskan perjalanan di Mahkamah Kontitusi, dengan menolak kekerasan dan kerusuhan dalam menyelesaikan pernasalahan,” ujarnya Rabu (12/06/2019).

Selain itu Dirinya juga siap mendukung aparat keamanan dari TNI dan Polri serta menghimbau kepada masayarakat Agar menjaga sitauasi kondusif.

APetnyataan yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin yang menolak keras segala bentuk kekerasn dan intimidasi.

“Kami menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi dan hal-hal yang destuktif dalam rangka penyelesiyan pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu saya atas nama pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya mendukung TNI Polri dalam rangka menindak tegas segala bentuk kekeasan yang di lakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertangung jawab,” ujarnya.

Agus Juga mengajak kepada masayarakat Kota Tasikmalaya Agar tidak ikut-ikutan melakukan kegiatan dengan cara yang tidak kontitusional.

“Kita percayakan sepenuhnya kepada intitusi yang berwenang dalam rangka menyelesikan sengketa pemilu tahun 2019,” ungkasnya. (AAF/WP03)

(Total dibaca 95 kali. Dibaca hari ini 1 kali)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan