Spanduk Diduga Intoleran di Pangandaran Diamankan, Pelaku Minta Maaf

1.990

wartapriangan, BERITA PANGANDARAN. Pemkab Pangandaran, Kepolisian, TNI, tokoh agama dan sejumlah tokoh masyarakat mengambil langkah cepat melakukan pertemuan terkait pemasangan spanduk yang viral di media sosial karena dianggap intoleran.

Pertemuan lintas agama dan tokoh masyarakat tersebut digelar di Pos Polantas Pangandaran, Jum’at (21/12/2018) siang tadi.

Kapolsek Pangandaran Kompol Suyadhi membenarkan adanya pemasangan spanduk tersebut, namun sudah diturunkan.

“Ada empat titik lokasi pemasangan spanduk, tujuannya mengarah kepada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama tentang sarana ibadah, namun karena redaksinya saja yang menimbulkan polemik sehingga kita mengambil langkah cepat untuk mengklarifikasi,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (21/12/2018).

Dikatakannya, permasalahannya tersebut sudah diselesaikan secara baik dengan mengundang berbagai pihak terkait. “Di spanduk tersebut tercantum logo MUI dan Baznas karena itu kita klarifikasi dan mereka menyatakan tidak terlibat bahkan menyesalkan. Ini memang ada miss komunikasi antara MUI di tingkat desa dan yang memasang spanduk juga tidak ada niatan untuk hal-hal intoleransi,” ujarnya.

Kapolsek mengimbau agar masyarakat menjaga kondusifitas dan menyampaikan aspirasi maupun informasi di masyarakat secara santun. “Kami juga tegaskan bahwa Pangandaran kondusif, tidak ada intoleransi disini, semua tokoh agama bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan dan kondusifitas,” ujarnya.

Ustadz Nana Nasirin, Ketua MUI Desa Pangandaran mengakui pihaknya yang memasang spanduk tersebut. (foto: iwan mulyadi) 

Ustadz Nana Nasirin, Ketua MUI Desa Pangandaran mengakui pihaknya yang memasang spanduk tersebut. Namun, tidak ada maksud intoleransi.

Pihaknya hanya memberikan penegasan terhadap SKB Menteri Agama terkait sarana tempat ibadah. “Dari dulu kami tidak mempermasalahkan dan tidak melarang ibadah agama lain, hanya mempertanyakan kepada pemerintah terkait perijinan ritual ibadah yang bukan di tempat ibadah,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang dibuat resah dengan viralnya spanduk tersebut. “Tidak ada niatan tendensius, agama apapun silakan beribadah sesuai SKB, kami tidak mempermasalahkan, sekali lagi kami sampaikan (intoleransi) itu tidak benar, sekali lagi kami mohon maaf,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Baznas Kabupaten Pangandaran Drs Hendrik juga menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pembuatan spanduk tersebut. “Jangankan membuat hal seperti itu, terpikirkan saja oleh kami tidak sama sekali, makanya saya kaget karena ditelepon Baznas pusat dan juga pak Bupati Pangandaran yang sedang di Bengkulu untuk menurunkan spanduk tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, pencantuman logo Baznas tidak melalui koordinasi. “Kami sampaikan itu bukan Baznas, saya sudah cek ke seluruh pengurus dan bahkan semua kaget dan tidak merasa memasang spanduk tersebut,” ujarnya.

Sekda Pangandaran Mahmud SH MA yang turut hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa permasalahan spanduk tersebut sudah selesai. Setelah melihat di medos, dirinya langsung menyatakan akan hadir dalam rapat berkoordinasi terkait spanduk yang dianggap intoleran.

Terkait persoalan peribadatan, lanjut Mahmud, sudah diatur, ketika satu agama akan mengadakan ritual keagamaan di luar sarana ibadah harus ada izin sementara dari Bupati dengan rekomendasi dari FKUB dan Kemenag.

“Dan tahun ini memang sudah sepakat umat Katolik tidak akan merayakan misa natal di Pangandaran tapi di Banjar, sehingga sebetulnya sudah jelas bahwa tahun ini tidak ada kegiatan peribadatan di luar gereja,” ungkapnya.

Maka pihaknya menilai pemasangan spanduk tesebut terlalu berlebihan karena kalaupun ternyata ada ritual keagamaan diluar tempat ibadah dan tidak ada izin nanti akan terkena sanksi dari pemerintah.

“Jadi tidak perlu himbauan pakai spanduk segala macam yang justru akan nampak kurang santun,”ujar Mahmud

Dirinya juga menghimbau agar masyarakat selalu menjaga kerukunan beragama yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

“Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali, karena akan merugikan, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat karena kita berharap dari kunjungan wisata, yang sepertinya sudah terkena dampakya karena viral di media sosial,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa toleransi beragama sangat dijungjung tinggi di Pangandaran. Bahkan, rencananya pertemuan di tingkat kabupaten terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru akan digelar, Sabtu(22/12/2018) besok. (Iwan Mulyadi/WP)

Berita lainnya

Beri komentar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.