Ketua PK Lakbok Lapor Polisi, Ini Respon Cabup dan Ketua DPD Golkar Ciamis

47

wartapriangan.com, Pilkada Ciamis 2018. Konstelasi politik menjelang Pilkada Ciamis 2018 makin hangat. Pasca Bupati Petahana, Iing Syam Arifin mendapat rekomendasi dari DPP Golkar, beberapa ketua pengurus kecamatan Partai Golkar di Kabupaten Ciamis lapor polisi.

Ya, Ketua PK Lakbok, Rudianto yang didampingi beberapa Ketua PK lain, Sabtu (30/09) mendatangi Polres Ciamis.

Dari informasi yang dihimpun Warta Priangan, kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan pemalsuan surat dukungan untuk Calon Bupati Ciamis dari Golkar, Iing Syam Arifin.

Sebelumnya, salah satu Fungsionaris DPD Golkar Ciamis yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar, H. Titi Sutianah Chotim dalam sebuah media online mengatakan jika telah mengumpulkan ratusan surat dukungan dari PD terhadap H. Iing. Padahal dalam Rapat Pleno Diperluas, mayoritas PD mendukung Herdiat.

Pernyataan itu yang menurut Rudiyanto menyulut reaksi dari beberapa PK. Mereka mensinyalir ada beberapa surat dukungan PD yang dimaksud oleh Hj. Titi palsu.

Slider

Terkait laporan tersebut, Ketua DPD Golkar Ciamis, H. Slamet Triana menyatakan jika secara lembaga, Golkar Ciamis tetap berkomitmen untuk menjalankan hasil keputusan DPP.

Sebelumnya, DPP Golkar sudah mengeluarkan surat nomor B-1297/GOLKAR/IX/2017 tanggal 6 September 2017 yang menetapkan H. Iing Syam Arifin sebagai Calon Bupati yang diusung Partai Golkar.

“Dalam rapat pleno diperluas kemarin kita sudah sepakat menjalankan keputusan DPP. Langkah-langkah teknis juga sudah kita sepakati, jalan saja di koridor itu,” ungkap Trian.

Hal senada diungkapkan Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dari DPD Golkar Ciamis, Azis Basyari. “Di pleno kemarin itu ngga ada voting, yang ada hasil pleno menyepakati jika DPD Golkar Ciamis merekomendasikan dua nama untuk jadi calon bupati, H. Iing Syam Arifin dan H. Herdiat. Dalam juklaknya pun dikatakan jika kewenangan DPD Kabupaten hanya menerima pendaftaran dan mengirim nama yang lolos persyaratan. Adapun siapa yang akhirnya direkomendasikan, itu sepenuhnya kewenangan DPP,” tegas Azis.

Sementara itu, Iing Syam Arifin memilih tidak berkomentar saat ditanya terkait adanya laporan tersebut. (Senny Apriani/ WP)

Slider
Berita lainnya

Beri komentar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.